PERDA

DRAFT PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 19 TAHUN 2009
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG
ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA DI KABUPATEN BANDUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap persyaratan pencairan ADPD untuk belanja publik dan mempercepat proses pencairan ADPD serta memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat dan desa, maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung ;
b. bahwa alokasi dana perimbagan desa perlu diberikan kepada desa sebagai konsekuensi perimbangan keuangan antara Pemerintah Kabupaten dan Desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan belanja publik ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung;
Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;
2. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569 );
3. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
6. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor )
12 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 2 Seri D);
17 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 7 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 8 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 12);
22 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 12);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
24 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 19)
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21);
27 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 22)
28. Keputusan Bupati Bandung Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 9 Seri D).

29 Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Nomor
20 Tahun 2008)
30. Peraturan Bupati Bandung Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Nomor
53 Tahun 2008)

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA DI KABUPATEN BANDUNG

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa, diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Bab VI Tata Cara dan Persyaratan Pencairan Alokasi Dana Perimbangan Desa Pasal 16 ayat (2) berubah menjadi sebagai berikut :
Pasal 16
(2) Pencaiaran ADPD untuk kegiatan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dilakukan secara bertahap:
a. Tahap pertama sebesar 25 % ( Dua Puluh Lima Persen )
b. Tahap Kedua sebesar 35 % ( Tiga Puluh Lima Persen )
c. Tahap Ketiga sebesar 40 % ( Empat Puluh Persen )

2. Ketentuan Bab VI Tata Cara dan Persyaratan Pencairan Alokasi Dana Perimbangan Desa pasal 17 mengenai mekanisme pencairan mengalami perubahan dan sebagai berikut :
Pasal 17
(1) Proposal/Dokumen pencairan dana Tahap I dengan jumlah sebesar 25 %, disampaikan kepada Bupati Bandung melalui Kepala BPMPD dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah dan Pengguna Anggaran, dilampiri persyaratan sebagai berikut :
a. Surat Permohonan Pencairan Tahap I dari Kepala Desa;
b. Peraturan Desa tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
c. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Tingkat Desa;
d. Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa ;
e Kuitansi penerimaan dana Tahap I yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa;
f. Berita Acara Penyerahan Pembayaran Tahap I ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa setelah diketahui oleh Pimpinan BPD;
g. Berita acara hasil musyawarah Desa tentang Rencana penggunaan ADPD dan dilampiri dengan daftar hadirnya;
h. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Rencana penggunaan ADPD;
i. Daftar Rincian Kegiatan yang akan dilaksanakan dari dana ADPD Tahap I setelah mendapat persetujuan Pimpinan BPD dilampiri Berita acara Musyawarah Pimpinan BPD tentang persetujuan Rincian Kegiatan yang akan dilaksanakan dari dana ADPD Tahap I dengan memprioritaskan kegiatan yang mendesak dilaksanakan, lebih cepat dapat di-SPJ-kan dan anggarannya mencukupi untuk kegiatan dimaksud ;
j. Laporan Pertangungjawaban penggunaan dana ADPD Tahap II tahun sebelumnya;
k. Rekomendasi dari Camat perihal Pencairan ADPD Tahap I.
(2) Bagi proposal/Dokumen Kegiatan ADD yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, selanjutnya diteliti kelayakan dan kelengkapannya oleh Tim Verifikasi Dokumen Tingkat Kabupaten untuk kemudian diajukan kepada Bapak Bupati, setelah mendapat disposisi Bupati selanjutnya dibuat surat permohonan pencairan kepada Kepala Dinas Pendapatan Dan Pengelola Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah sebagai bahan proses pencairan Dana ADPD Tahap I kepada rekening desa masing-masing ;
(3) Bendahara Umum Daerah selanjutnya meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran; menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran; menguji ketersediaan dana yang bersangkutan dan apabila semua telah dilengkapi maka akan dikeluarkan surat perintah pencairan dana ADPD sebagai dasar pengeluaran keuangan daerah.

(4) Proposal/Dokumen pencairan Tahap II (dua) dengan jumlah sebesar 35 % untuk kegiatan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat disampaikan kepada Bupati Bandung melalui Kepala BPMPD dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pendapatan Dan Pengelola Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah dan Pengguna Anggaran dilampiri persyaratan sebagai berikut:
a. Surat Permohonan Pencairan Tahap II dari Kepala Desa ;
b. Laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Perimbangan Desa Tahap I (Pertama) setelah diketahui oleh Ketua BPD dengan dilengkapi bukti-bukti pendukung pengeluaran dana yang dapat dipertanggungjawabkan;
c. Laporan Berkala perkembangan kegiatan ADPD Tahap I;
d. Kuitansi penerimaan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa;
e. Berita Acara Penyerahan Pembayaran Tahap II yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa setelah diketahui oleh Pimpinan BPD ;
f. Daftar Rincian Kegiatan yang akan dilaksanakan dari dana ADPD Tahap II setelah mendapat persetujuan Pimpinan BPD dan dilampiri Berita acara Musyawarah Pimpinan BPD tentang persetujuan Rincian Kegiatan yang akan dilaksanakan dari dana ADPD Tahap II dengan memprioritaskan kegiatan yang mendesak dilaksanakan, lebih cepat dapat di-SPJ-kan dan anggarannya mencukupi untuk kegiatan dimaksud ;
g. Rekomendasi dari Camat perihal Pencairan ADPD Tahap II.
(5) Bagi Dokumen Kegiatan ADD yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, selanjutnya diteliti kelayakan dan kelengkapannya oleh Tim Verifikasi Dokumen Tingkat Kabupaten untuk kemudian diajukan kepada Bapak Bupati, setelah mendapat disposisi Bupati selanjutnya dibuat surat permohonan pencairan kepada Kepala Dinas Pendapatan Dan Pengelola Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah sebagai bahan proses pencairan Dana ADPD Tahap I kepada rekening desa masing-masing ;
(6) Bendahara Umum Daerah selanjutnya meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran; menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran; menguji ketersediaan dana yang bersangkutan dan apabila semua telah dilengkapi maka akan dikeluarkan surat perintah pencairan dana ADPD sebagai dasar pengeluaran keuangan daerah
(7) Proposal/Dokumen pencairan Tahap III (tiga) dengan jumlah sebesar 40 % disampaikan kepada Bupati Bandung melalui Kepala BPMPD dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pendapatan Dan Pengelola Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah dan Pengguna Anggaran dilampiri persyaratan sebagai berikut:
a. Surat Permohonan Pencairan Tahap III dari Kepala Desa ;
b. Laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Perimbangan Desa Tahap II (Kedua) setelah diketahui oleh Ketua BPD dengan dilengkapi bukti-bukti pendukung pengeluaran dana yang dapat dipertanggungjawabkan;
c. Laporan Berkala perkembangan kegiatan ADPD Tahap II;
d. Kuitansi penerimaan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa;
e. Berita Acara Penyerahan Pembayaran Tahap III yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa setelah diketahui oleh Pimpinan BPD ;
f. Daftar Rincian Kegiatan yang akan dilaksanakan dari dana ADPD Tahap III setelah mendapat persetujuan Pimpinan BPD dan dilampiri Berita acara Musyawarah Pimpinan BPD tentang persetujuan Rincian Kegiatan yang akan dilaksanakan dari dana ADPD Tahap III ;
g. Rekomendasi dari Camat perihal Pencairan ADPD Tahap III ;
h. Realisasi penerimaan PBB tahun sebelumnya dan tahun berjalan sekurang-kurangnya ;
Untuk Realisasi Penerimaan PBB Thn sebelumnya dan PBB Tahun berjalan
– Target PBB Buku I dari 0,- s/d Rp 25.000.000,- : 75 % 60 %
– Target PBB Buku I dari 25.000.001,- s/d Rp 50.000.000,- : 60 % 40 %
– Target PBB Buku I dari 50.000.001,- s/d Rp 75.000.000,- : 50 % 35 %
– Target PBB Buku I dari 75.000.001,- s/d Rp 100.000.001,- : 45 % 30 %
– Target PBB Buku I dari 100.000.001,- s/d Rp 200.000.000,- : 35 % 25 %
– Target PBB Buku I dari 200.000.001,- s/d Rp 500.000.000,- : 20 % 15 %
(8) Bagi Dokumen Kegiatan ADPD yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, selanjutnya diteliti kelayakan dan kelengkapannya oleh Tim Verifikasi Dokumen Tingkat Kabupaten untuk kemudian diajukan kepada Bapak Bupati, setelah mendapat disposisi Bupati selanjutnya dibuat surat permohonan pencairan kepada Kepala Dinas Pendapatan Dan Pengelola Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah sebagai bahan proses pencairan Dana ADPD Tahap I kepada rekening desa masing-masing.

2. Ketentuan Bab IX Pembinaan dan Pengawasan pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) mengalami perubahan menjadi sebagai berikut :

Pasal 20
(1) Perubahan penggunaan Alokasi Dana Perimbangan Desa yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilaksanakan apabila sebagai berikut :
a. Apabila kegiatan ADPD yang akan dilaksanakan setelah berdasarkan pengamatan dan kondisi yang ada kemungkinanannya tidak dapat dilaksanakan mengacu kepada rencana yang tertuang dalam proposal/dokumen kegiatan, sehingga dipandang perlu dilakukan perubahan kebutuhan belanja barang atau alat pendukung yang diperlukan karena terjadi kenaikan harga barang/material;
b. Kegiatan yang telah direncanakan dalam proposal/dokumen kegiatan ternyata dalam pelaksanaannya tumpang tindih dengan program pembangunan lain dengan pos anggaran yang berbeda.
c. Apabila dalam suatu kegiatan belanja publik pada suatu desa terdapat sisa kelebihan anggaran, maka dana kegiatan yang dipertanggungjawabkan adalah dana yang sebenarnya telah digunakan untuk jenis kegiatan dimaksud.
(2) Apabila terjadi perubahan/pengalihan penggunaan dana ADPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, maka harus dilakukan proses berikut :
a. Mengadakan musyawarah di desa dan dibuat Berita Acara Perubahan Kegiatan ADD yang disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait seperti Sekretaris Desa, Ketua LPM Desa, Ketua BPD serta dilampiri daftar hadir musyawarah;
b. Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Perubahan Penggunaan Alokasi Dana Desa (yang baru);
c. Berita Acara Musyawarah Perubahan Kegiatan ADPD dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada point b di atas, segera disampaikan kepada Camat dan Sekretariat Tim Asistensi Tingkat Kabupaten serta aparat pengawas fungsional/Inspektorat.
(3) Untuk desa yang mengalami kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka sisa kelebihan anggaran kegiatan tersebut dimasukkan ke rekening desa atau kas desa sebagai pendapatan desa dan nantinya dijadikan sebagai penerimaan desa dalam penyusunan APBDesa untuk tahun berikutnya dalam kode rekening sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA).

4. Ketentuan Bab XIV Penghargaan dan Sanksi Bagian Pertama Penghargaan pasal 28 mengalami penambahan ayat, sehingga secara keseluruhan pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28
(1) Dalam rangka memberi motivasi bagi Desa yang dianggap mempunyai prestasi atau mempunyai kinerja yang terbaik dalam pelaksanaan ADD-nya, Pemerintah daerah akan berupaya memberikan penghargaan bagi desa dimaksud yang pelaksanaannya dapat bersamaan dengan kegiatan perlombaan desa.
(2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa piagam penghargaan dan dan atau bantuan lainnya.

5. Ketentuan pasal 30 mengenai ketentuan lain-lain, mengalami penambahan ayat sehingga secara keseluruhan pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30
(1) Sekretaris Desa yang berdasarkan formasi yang ada, akan diangkat menjadi PNS tetapi belum menerima SK Pengangkatan PNS dan gaji sebagai PNS, masih berhak menerima tunjangan kinerja dari ADPD ;
(2) Sekretaris Desa yang sudah diangkat menjadi PNS atau Sekdes yang telah diisi dari PNS yang ada dari Kabupaten atau kecamatan berhak menerima tunjangan kinerja dari ADPD yang rincian besarannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
(3) Perangkat desa lainnya seperti kepala seksi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi desa, kepala urusan, kepala dusun dan staf desa berhak mendapat tunjangan kinerja dari ADPD.
(4) Bagi desa yang tidak mempunyai staf desa atau aparat desa lainnya, maka tunjangan kinerja untuk aparat desa lainnya tidak perlu diajukan, sedangkan tunjangan yang diajukan disesuaikan dengan sejumlah perangkat desa yang ada.
(5) Bagi Desa yang akan melaksanakan Pemilihan kepala desa, harus segera membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan ADPD yang telah direalisasikan sebelum pelantikan kepala desa yang baru.
(6) Bagi Desa yang telah melaksanakan Pemilihan dan yang terpilih adalah kepala desa baru (bukan incumbent), kepala desa lama harus segera membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan ADPD yang telah direalisasikan sebelum pelantikan kepala desa yang baru, apabila laporannya belum dibuat, Camat atas nama Bupati dapat menunda pelantikan kepala desa baru;
(7) Kepala desa lama yang tidak terpilih kembali pada Pilkades yang dilaksanakan pada pertengahan triwulan I, II atau triwulan III masih berhak mendapat tunjangan kinerja Pemdes dari ADPD dengan memperhitungkan berapa bulan sebelum pelantikan, apabila pencairan ADPD-nya dilakukan setelah adanya kepala desa baru hasil pemilihan.
(8) Kepala Desa baru hasil pemilihan berhak mendapat tunjangan kinerja Pemdes dari ADPD, dengan memperhitungkan berapa bulan pada tahun anggaran berjalan.
(9) Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan dibiayai dari ADPD harus dicantumkan dalam papan pengumuman di desa, sehingga masyarakat desa dapat mengakses informasi ADPD dan dapat turut berpartisipasi dan mengawasi pelaksanaannya.
(10) Untuk Kegiatan belanja publik dalam ADPD yang berupa kegiatan fisik, dalam rangka transparansi dan akuntabilitas Tim Pelaksana ADPD Tingkat Desa harus membuat papan kegiatan atau prasasti sederhana, sehingga bisa diketahui oleh masyarakat dan pihak lain.

6. Ketentuan pasal 32 mengenai ketentuan peralihan mengalami perubahan, ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah menjadi 4 ayat dan terdapat tambahan pasal 32 A dan 32 B, sehingga secara keseluruhan pasal 32, pasal 32 A dan 32 B berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32
(1) Dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Perimbangan Desa Tahun 2007 dan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa dari kepala desa kepada Bupati melalui Camat formatnya masih tetap mengacu kepada ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa.
(2) Sebelum adanya pengisian Sekdes dari PNS, bagi desa yang mengalami kekosongan jabatan Sekdes, maka perlu ditugaskan Plt Sekdes dari salah satu perangkat desa yang ada, sedangkan perangkat desa yang menjabat Plt Sekdes harus memilih tunjangan sebagai Sekdes atau tunjangan sebagai perangkat desa yang sesuai jabatan yang definitif.
(3) Bagi Desa yang masih belum membuat atau menerapkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja baru sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa. Maka kepala urusan yang ada di luar kepala urusan keuangan dan kepala urusan umum, kedudukan dan hak tunjangannya dianggap setara dengan kepala seksi sesuai dengan ketentuan Perda Nomor 11 Tahun 2007. Tetapi desa dimaksud dalam waktu yang tidak terlalu lama, perlu segera menyesuaikan organisasi perangkat desanya mengacu kepada ketentuan Perda ;
Pasal 32 A
(1) Bagi Desa yang belum dapat mencairkan ADPD untuk belanja publik Tahun 2008 karena belum memenuhi ketentuan persyaratan pencairan, dapat mencairkan dana dimaksud pada tahun anggaran 2009 dengan beberapa tambahan ketentuan sebagai berikut :
a. Laporan Pertangungjawaban penggunaan dana ADPD tahun sebelumnya (2007)
b. Surat Permohonan Pencairan dari kepala desa ;
c. Membuat dan menyampaikan Peraturan Desa tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2008 yang di dalamnya terdapat belanja untuk kegiatan publik tertentu dari dana ADPD yang tidak terealisasi, sehingga untuk mencapai keseimbangan antara pendapatan dan belanja maka dimasukkan komponen pembiayaan yaitu pembentukan dana cadangan pada APBDes 2009.;
d. Daftar Rincian Kegiatan yang akan dilaksanakan dari dana ADPD luncuran Tahun 2008 setelah mendapat persetujuan Pimpinan BPD dengan ketentuan harus mencantumkan komposisi rincian volume kegiatan yang jelas dan tidak duplikasi atau tumpang tindih dengan kegiatan yang dianggarkan dari ADPD murni tahun 2009.
e. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan ADPD Tahun 2008 Tingkat Desa;
f. Fotocopi buku rekening Pemerintah Desa yang bersangkutan atas nama Kepala Desa dan Bendahara Desa ;
g. Kuitansi penerimaan dana belanja publik luncuran Tahun 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa;
h. Berita Acara Penyerahan ADPD untuk belanja publik luncuran Tahun 2009 ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa setelah diketahui oleh Ketua BPD;
i. Berita acara hasil musyawarah Desa tentang Rencana penggunaan ADPD Tahun 2008 dan dilampiri dengan daftar hadirnya;
j. Realisasi penerimaan PBB tahun sebelumnya dan tahun berjalan sekurang-kurangnya ;
Untuk Realisasi Penerimaan PBB Thn 2007 dan PBB Tahun 2008
– Target PBB Buku I dari 0,- s/d Rp 25.000.000,- : 75 % 60 %
– Target PBB Buku I dari 25.000.001,- s/d Rp 50.000.000,- : 60 % 40 %
– Target PBB Buku I dari 50.000.001,- s/d Rp 75.000.000,- : 50 % 35 %
– Target PBB Buku I dari 75.000.001,- s/d Rp 100.000.001,- : 45 % 30 %
– Target PBB Buku I dari 100.000.001,- s/d Rp 200.000.000,- : 35 % 25 %
– Target PBB Buku I dari 200.000.001,- s/d Rp 500.000.000,- : 20 % 15 %
k. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Rencana penggunaan ADPD Tahun 2008 ;
l. Rekomendasi dari Camat perihal Pencairan ADPD luncuran tahun 2008
(2) Bendahara Umum Daerah atau Pengguna Anggaran selanjutnya meneliti kelengkapan perintah pembayaran ; menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran; menguji ketersediaan dana yang bersangkutan dan apabila semua telah dilengkapi maka akan dikeluarkan surat perintah pencairan dana ADPD sebagai dasar pengeluaran keuangan daerah.
(3) Setelah kegiatan ADPD dicairkan dan dilaksanakan, Desa harus segera menyusun Laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Perimbangan Desa luncuran Tahun 2008 dengan pengaturan tanggal setelah dananya diterima dengan dilengkapi bukti-bukti pendukung pengeluaran dana yang dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari pertanggungjawaban APBDesa pada Tahun anggaran 2009.
Pasal 32 B
(1) Bagi desa yang sudah mencairkan belanja publik tahap I Tahun 2008 dapat mencairkan belanja publik Tahap II atau ADPD luncuran tahun 2008 dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
a. Surat Permohonan Pencairan ADPD belanja publik luncuran tahun 2008 dari Kepala Desa ;
b. Laporan Berkala perkembangan kegiatan ADPD belanja publik Tahap I Tahun 2008;
c. Peraturan Desa tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2008 yang di dalamnya terdapat belanja untuk kegiatan publik tertentu dari dana ADPD yang tidak terealisasi,sehingga untuk mencapai keseimbangan antara pendapatan dan belanja, maka dimasukkan komponen pembiayaan yaitu pembentukan dana cadangan ;
d. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Tingkat Desa;
e. Fotocopi buku rekening Pemerintah Desa yang bersangkutan atas nama Kepala Desa dan Bendahara Desa ;
f. Kuitansi penerimaan dana ADPD belanja publik luncuran Tahun 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa;
g. Berita Acara Penyerahan ADPD untuk belanja publik luncuran Tahun 2008 ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa setelah diketahui oleh Ketua BPD;
h. Berita acara hasil musyawarah Desa tentang Rencana penggunaan ADPD Tahun 2008 dan dilampiri dengan daftar hadirnya;
i. Realisasi penerimaan PBB tahun sebelumnya dan tahun berjalan sekurang-kurangnya ;
Untuk Realisasi Penerimaan PBB Thn 2007 dan PBB Tahun 2008
– Target PBB Buku I dari 0,- s/d Rp 25.000.000,- : 75 % 60 %
– Target PBB Buku I dari 25.000.001,- s/d Rp 50.000.000,- : 60 % 40 %
– Target PBB Buku I dari 50.000.001,- s/d Rp 75.000.000,- : 50 % 35 %
– Target PBB Buku I dari 75.000.001,- s/d Rp 100.000.001,- : 45 % 30 %
– Target PBB Buku I dari 100.000.001,- s/d Rp 200.000.000,- : 35 % 25 %
– Target PBB Buku I dari 200.000.001,- s/d Rp 500.000.000,- : 20 % 15 %
j. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Rencana penggunaan ADPD Tahun 2008 ;
k. Rekomendasi dari Camat perihal Pencairan ADPD luncuran Tahun 2008.

(2) Bendahara Umum Daerah atau Pengguna Anggaran selanjutnya meneliti kelengkapan perintah pembayaran; menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran; menguji ketersediaan dana yang bersangkutan dan apabila semua telah dilengkapi maka akan dikeluarkan surat perintah pencairan dana ADPD sebagai dasar pengeluaran keuangan daerah ;
(3) Setelah kegiatan ADPD dicairkan dan dilaksanakan, Desa harus segera menyusun Laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Perimbangan Desa Tahap luncuran Tahun 2008 dengan pengaturan tanggal setelah dananya diterima dengan dilengkapi bukti-bukti pendukung pengeluaran dana yang dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari pertanggungjawaban APBDesa pada Tahun anggaran 2009.

(4). Ketentuan pasal 34 dan 35 mengenai ketentuan penutup, mengalami perubahan, sehingga secara keseluruhan pasal 34 dan pasal 35 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 34

(1) Bentuk-bentuk format pelaksanaan Dokumen kegiatan Alokasi Dana Perimbangan Desa tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2) Lampiran I dan sebagian Lampiran III Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung mengalami perubahan dan format lampiran perubahannya tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 35
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati dan atau Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan atau Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan.
Pasal II
Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 3 Juni 2009

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 3 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

SOFIAN NATAPRAWIRA
BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2009 NOMOR

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 19 TAHUN 2009
TANGGAL : 3 Juni 2009
TENTANG : PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA DI KABUPATEN BANDUNG
RINCIAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA
RINCIAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA 30 % UNTUK TUNJANGAN KINERJA PEMERINTAHAN DESA
– Tunjangan kinerja Pemerintah Desa 65 % dari Total Tunjangan Kinerja Pemerintahan Desa ADPD
– Tunjangan kinerja BPD 35 % dari Total Tunjangan Kinerja Pemerintahan Desa ADPD

I. RINCIAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA 30 % UNTUK TUNJANGAN KINERJA PEMERINTAHAN DESA BAGI DESA YANG KEPALA SEKSINYA BERJUMLAH 3 SEKSI DAN SEKRETARIS DESANYA MASIH NON PNS ATAU SUDAH PNS

Perincian tunjangan kinerja Pemerintah Desa, sebesar 65 % dialokasikan untuk : Perincian tunjangan kinerja BPD, sebesar 35 % dialokasikan untuk :
1. Kepala Desa 27 % 1. Ketua BPD 14 %
2. Sekretaris Desa 10 % 2. Wakil Ketua BPD 10 %
3. Kepala Seksi 25,5 % 3. Sekretaris BPD 10 %
4. Kepala Urusan 14 % 4. Anggota BPD 66 %
5. Kepala Dusun 18 % (untuk 8 orang anggota BPD)
6. Aparat desa lainnya 5,5 %

II. RINCIAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA 30 % UNTUK TUNJANGAN KINERJA PEMERINTAHAN DESA BAGI DESA YANG KEPALA SEKSINYA BERJUMLAH 4 SEKSI DAN SEKRETARIS DESANYA MASIH NON PNS ATAU SUDAH PNS

Perincian tunjangan kinerja Pemerintah Desa, sebesar 65 % dialokasikan untuk : Perincian tunjangan kinerja BPD, sebesar 35 % dialokasikan untuk :
1. Kepala Desa 25 % 1. Ketua BPD 14 %
2. Sekretaris Desa 10 % 2. Wakil Ketua BPD 10 %
3. Kepala Seksi 30 % 3. Sekretaris BPD 10 %
4. Kepala Urusan 12 % 4. Anggota BPD 66 %
5. Kepala Dusun 18 % (untuk 8 orang anggota BPD)
6. Aparat desa lainnya 5 %

III. RINCIAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA 30 % UNTUK TUNJANGAN KINERJA PEMERINTAHAN DESA BAGI DESA YANG KEPALA SEKSINYA BERJUMLAH 5 SEKSI DAN SEKRETARIS DESANYA MASIH NON PNS ATAU SUDAH PNS

Perincian tunjangan kinerja Pemerintah Desa, sebesar 65 % dialokasikan untuk : Perincian tunjangan kinerja BPD, sebesar 35 % dialokasikan untuk :
1. Kepala Desa 22 % 1. Ketua BPD 14 %
2. Sekretaris Desa 10 % 2. Wakil Ketua BPD 10 %
3. Kepala Seksi 35 % 3. Sekretaris BPD 10 %
4. Kepala Urusan 12 % 4. Anggota BPD 66 %
5. Kepala Dusun 16 % (untuk 8 orang anggota BPD)
6. Aparat desa lainnya 5 %

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 19 TAHUN 2009
TANGGAL : 3 Juni 2009
TENTANG : PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA DI KABUPATEN BANDUNG

KELENGKAPAN FORMAT DOKUMEN KEGIATAN APDP
Format Berita Acara Bagi Desa yang akan mencairkan Tunjangan Kinerja Pemerintahan Desa Triwulan I

BERITA ACARA PENYERAHAN TUNJANGAN KINERJA PEMERINTAHAN DESA TRIWULAN I
ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA …………………… KECAMATAN ……………………..
KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 200..

Yang bertanda tangan di bawah ini
Nama : …………………………………………………
Jabatan : Bendahara UPTD Belanja Tidak Langsung
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bandung selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
a. Nama : ………………………………………………………………….
Jabatan : Kepala Desa ………………. Kecamatan ………………….
b. Nama :
Jabatan : Bendahara Alokasi Dana Perimbangan Desa …………… Kecamatan ……………. Kabupaten Bandung.
Dalam hal ini bertindak dan atas nama jabatannya selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
Dengan ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyatakan hal–hal sebagai berikut :
1. PIHAK KESATU menyetujui penyerahan Alokasi Dana Perimbangan Desa untuk Tunjangan Kinerja Pemerintahan Desa Triwulan ….kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp ………………. (…………………………………………………) yang akan ditransfer ke Bank Jabar…………………………………………… dengan nomor rekening …………………………. atas nama ……………………/…………………….. Pemerintah Desa …………………… Kecamatan …………………. Kabupaten Bandung yang akan digunakan untuk :
a. Tunjangan Kinerja bagi pemerintah desa Triwulan ….. sebesar Rp
b. Tunjangan Kinerja bagi Badan Permusyawaratan Desa Triwulan ….. sebesar Rp
2. PIHAK KEDUA akan mempertanggungjawabkan sepenuhnya penggunaan Dana Tunjangan Kinerja Pemerintahan Desa Triwulan …. sesuai dengan Proposal/Dokumen Kegiatan ADPD untuk Tunjangan Kinerja Pemerintahan Desa Triwulan ….PIHAK KESATU.
3. Dengan diterimanya Dana Triwulan I, maka PIHAK KEDUA akan mempertanggungjawabkan sepenuhnya baik dari aspek keuangan, teknis, administrasi maupun aspek hukum terhadap penggunaan Dana Triwulan ….

Demikian berita acara penyerahan dana Triwulan I ini dibuat untuk dipergunakan dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab oleh kedua belah pihak.
, 200…
PIHAK KESATU PIHAK KEDUA
Bendahara UPTD Belanja Tidak Langsung Kepala Desa …… Bendahara Desa

Meterai
Rp 6.000
N I . . . .
NIP. 197703042007012006

Mengetahui :

Kepala UPTD Belanja Tidak Langsung pada DPPK Ketua BPD ………
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran

NIP 195312181981031004

Format Berita Acara Bagi Desa yang akan mencairkan Tunjangan Kinerja Pemerintahan Desa Triwulan II

BERITA ACARA PENYERAHAN TUNJANGAN KINERJA PEMERINTAHAN DESA TRIWULAN….
ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA …………………… KECAMATAN ……………………..
KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 200..

Yang bertanda tangan di bawah ini
Nama : …………………………………………………
Jabatan : Bendahara UPTD Belanja Tidak Langsung
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bandung selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
a. Nama : ………………………………………………………………….
Jabatan : Kepala Desa ………………. Kecamatan ………………….
b. Nama :
Jabatan : Bendahara Alokasi Dana Perimbangan Desa …………… Kecamatan ……………. Kabupaten Bandung.
Dalam hal ini bertindak dan atas nama jabatannya selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
Dengan ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyatakan hal–hal sebagai berikut :
1. PIHAK KEDUA telah membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Alokasi Dana Perimbangan Desa Tunjangan Kinerja pemerntahan Desa Triwulan I dan telah disampaikan kepada PIHAK KESATU.
2. PIHAK KESATU menyetujui penyerahan Alokasi Dana Perimbangan Desa untuk Tunjangan Kinerja Pemerintahan Desa Triwulan II kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp ………………. (…………………………………………………) yang akan ditransfer ke Bank Jabar…………………………………………… dengan nomor rekening …………………………. atas nama ……………………/…………………….. Pemerintah Desa …………………… Kecamatan …………………. Kabupaten Bandung yang akan digunakan untuk :
a. Tunjangan Kinerja bagi pemerintah desa Triwulan ….. sebesar Rp
b. Tunjangan Kinerja bagi Badan Permusyawaratan Desa Triwulan ….. sebesar Rp
3. PIHAK KEDUA akan mempertanggungjawabkan sepenuhnya penggunaan Dana Tunjangan Kinerja Pemerintahan Desa Triwulan …. sesuai dengan Proposal/Dokumen Kegiatan ADPD untuk Tunjangan Kinerja Pemerintahan Desa Triwulan ….PIHAK KESATU.
4. Dengan diterimanya Dana Triwulan…. , maka PIHAK KEDUA akan mempertanggungjawabkan sepenuhnya baik dari aspek keuangan, teknis, administrasi maupun aspek hukum terhadap penggunaan Dana Triwulan I

Demikian berita acara penyerahan dana Triwulan II ini dibuat untuk dipergunakan dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab oleh kedua belah pihak.

, 200…
PIHAK KESATU PIHAK KEDUA
Bendahara UPTD Belanja Tidak Langsung Kepala Desa …… Bendahara Desa

Materai
Rp 6.000
N I . . . .
NIP. 197703042007012006

Mengetahui :

Kepala UPTD Belanja Tidak Langsung pada DPPK Ketua BPD ………
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran

NIP 195312181981031004
Format Berita Acara Bagi Desa yang belum mencairkan mencairkan ADPD belanja publik Tahap I

BERITA ACARA PENYERAHAN BELANJA PUBLIK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHAP I
ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA …………………… KECAMATAN ……………………..
KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 200…

Yang bertanda tangan di bawah ini
Nama : …………………………………………………
Jabatan : Bendahara UPTD Belanja Tidak Langsung
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bandung selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
a. Nama : ………………………………………………………………….
Jabatan : Kepala Desa ………………. Kecamatan ………………….
b. Nama :
Jabatan : Bendahara Alokasi Dana Perimbangan Desa …………… Kecamatan ……………. Kabupaten Bandung.
Dalam hal ini bertindak dan atas nama jabatannya selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
Dengan ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyatakan hal–hal sebagai berikut :
1. PIHAK KESATU menyetujui penyerahan Alokasi Dana Perimbangan Desa untuk Belanja publik dan Pemberdayaan masyarakat Tahap I kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp ………………. (…………………………………………………) yang akan ditransfer ke Bank Jabar…………………………………………… dengan nomor rekening …………………………. atas nama ……………………/…………………….. Pemerintah Desa …………………… Kecamatan …………………. Kabupaten Bandung yang akan digunakan untuk :
a. Penanggulangan Kemiskinan Rp
b. Kegiatan penanggulangan kesehatan Rp
c. Pendidikan Dasar Rp
d. Pengadaan lnfrastruktur pedesaan Rp
e. Penyusunan Profil Desa Rp
f. ……………………………………………….. Rp
g. ……………………………………………….. Rp
h. ……………………………………………….. Rp
i. ……………………………………………….. Rp
2. PIHAK KEDUA akan mempertanggungjawabkan sepenuhnya penggunaan Dana Belanja Publik dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan Proposal/Dokumen Kegiatan ADPD untuk Belanja Publik Dan Pemberdayaan Masyarakat PIHAK KESATU.
3. Dengan diterimanya Dana Tahap I, maka PIHAK KEDUA akan mempertanggungjawabkan sepenuhnya baik dari aspek keuangan, teknis, administrasi maupun aspek hukum terhadap penggunaan Dana Tahap I.

Demikian berita acara penyerahan dana Tahap I ini dibuat untuk dipergunakan dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab oleh kedua belah pihak.

, 200…
PIHAK KESATU PIHAK KEDUA
Bendahara UPTD Belanja Tidak Langsung Kepala Desa …… Bendahara Desa

Materai
Rp 6.000
N I . . . .
NIP. 197703042007012006

Mengetahui :

Kepala UPTD Belanja Tidak Langsung pada DPPK Ketua BPD ………
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran

NIP 19531
2181981031004

Format Berita Acara Bagi Desa yang belum mencairkan mencairkan ADPD belanja publik Tahap II

BERITA ACARA PENYERAHAN BELANJA PUBLIK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHAP II
ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA …………………… KECAMATAN ……………………..
KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 200…

Yang bertanda tangan di bawah ini
Nama : …………………………………………………
Jabatan : Bendahara UPTD Belanja Tidak Langsung
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bandung selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
a. Nama : ………………………………………………………………….
Jabatan : Kepala Desa ………………. Kecamatan ………………….
b. Nama :
Jabatan : Bendahara Alokasi Dana Perimbangan Desa …………… Kecamatan ……………. Kabupaten Bandung.
Dalam hal ini bertindak dan atas nama jabatannya selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
Dengan ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyatakan hal–hal sebagai berikut :
1. PIHAK KEDUA telah membuat laporan berkala perkembangan Dana Alokasi Dana Perimbangan Desa Belanja publik Tahap I dan telah disampaikan kepada PIHAK KESATU.
2. PIHAK KESATU menyetujui penyerahan Alokasi Dana Perimbangan Desa untuk Belanja publik dan pemberdayaan masyarakat Tahap II kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp ……………. (……………………………………………………..) yang akan ditransfer ke Bank Jabar………………………………………………. dengan nomor rekening …………………………. atas nama ……………………/…………………….. Pemerintah Desa …………………… Kecamatan …………………. Kabupaten Bandung yang digunakan untuk :
a. Penanggulangan Kemiskinan Rp
b. Kegiatan penanggulangan kesehatan Rp
c. Pendidikan Dasar Rp
d. Pengadaan lnprastruktur pedesaan Rp
e. Penyusunan Profil Desa Rp
f. ……………………………………………….. Rp
g. ……………………………………………….. Rp
3. PIHAK KEDUA akan mempertanggungjawabkan sepenuhnya penggunaan Dana Belanja Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Tahap II sesuai dengan Proposal/Dokumen Kegiatan ADPD untuk Belanja Publik Dan Pemberdayaan Masyarakat Tahap II PIHAK KESATU.
4. Dengan diterimanya Dana Tahap II, maka PIHAK KEDUA akan mempertanggungjawabkan sepenuhnya baik dari aspek keuangan, teknis, administrasi maupun aspek hukum terhadap penggunaan Dana Tahap II.
Demikian berita acara penyerahan dana Tahap I ini dibuat untuk dipergunakan dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab oleh kedua belah pihak.
, 200…
PIHAK KESATU PIHAK KEDUA
Bendahara UPTD Belanja Tidak Langsung Kepala Desa …… Bendahara Desa

Materai
Rp 6.000
N I . . . .
NIP. 197703042007012006

Mengetahui :

Kepala UPTD Belanja Tidak Langsung pada DPPK Ketua BPD ………
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran

NIP 195312181981031004

Format Berita Acara Bagi Desa

BERITA ACARA PENYERAHAN DANA ADPD LUNCURAN TAHUN 2008
DESA …………………… KECAMATAN ……………………..
KABUPATEN BANDUNG

Yang bertanda tangan di bawah ini
Nama : …………………………………………………
Jabatan : Bendahara UPTD Belanja Tidak Langsung pada DPPK
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bandung selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
a. Nama : ………………………………………………………………….
Jabatan : Kepala Desa ………………. Kecamatan ………………….
b. Nama :
Jabatan : Bendahara Desa …………… Kecamatan ……………. Kabupaten Bandung.
Dalam hal ini bertindak dan atas nama jabatannya selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
Dengan ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyatakan hal–hal sebagai berikut :
1. PIHAK KESATU menyetujui penyerahan dana Alokasi Dana Perimbangan Desa Luncuran Tahun 2008 untuk belanja Publik kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp ………………. (…………………………………………………) yang akan ditransfer ke Bank Jabar Cabang/KCP…………………………………………… dengan nomor rekening …………………………. atas nama ……………………/…………………….. Pemerintah Desa …………………… Kecamatan …………………. Kabupaten Bandung yang akan digunakan untuk :
a. Penanggulangan Kemiskinan Rp
b. Kegiatan penanggulangan kesehatan Rp
c. Pendidikan Dasar Rp
d. Pengadaan lnfrastruktur pedesaan Rp
e. Penyusunan Profil Desa Rp
f. ……………………………………………….. Rp
g. ……………………………………………….. Rp
h. ……………………………………………….. Rp
i. ……………………………………………….. Rp
2. PIHAK KEDUA akan mempertanggungjawabkan sepenuhnya penggunaan Dana Belanja Publik dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan Proposal/Dokumen Kegiatan ADPD untuk Belanja Publik Dan Pemberdayaan Masyarakat kepada PIHAK KESATU.
3. Dengan diterimanya Dana ADPD luncuran Tahun 2008 untuk belanja publik ini, maka PIHAK KEDUA akan mempertanggungjawabkan sepenuhnya baik dari aspek keuangan, teknis, administrasi maupun aspek hukum terhadap penggunaan Dana dimaksud.
Demikian berita acara penyerahan dana ADPD ini dibuat untuk dipergunakan dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab oleh kedua belah pihak.
, 200…
PIHAK KESATU PIHAK KEDUA
Bendahara UPTD Belanja Tidak Langsung Kepala Desa …… Bendahara Desa

Materai
Rp 6.000
N I . . . .
NIP. 197703042007012006

Mengetahui :

Kepala UPTD Belanja Tidak Langsung pada DPPK Ketua BPD ………
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran

NIP 195312181981031004

SURAT REKOMENDASI CAMAT
KOP CAMAT

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

:
:
:
:

Penting
1 (satu) berkas
Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Perimbangan Desa Belanja Publik Tahap I Tahun Anggaran 200…

…………………………………. 200…

K e p a d a
Yth. Bapak Bupati Bandung
Melalui ;
Kepala BPMPD
di
S O R E A N G

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan akan direalisasikannya pencairan Alokasi Dana Perimbangan Tahaun 200…untuk belanja publik Tahap I dan memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut :
a. Laporan Pertangungjawaban penggunaan dana ADPD tahun sebelumnya
b. Surat Permohonan Pencairan dari kepala desa ;
c. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 200..
d. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan ADPD Tahun 200.. Tingkat Desa;
e. Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa ;
f. Fotocopi buku rekening Pemerintah Desa yang bersangkutan atas nama Kepala Desa dan Bendahara Desa ;
g. Kuitansi penerimaan dana ADPD belanja publik Tahap I Tahun 200.. yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa;
h. Berita Acara Penyerahan ADPD untuk belanja publik Tahap I yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa setelah diketahui oleh Ketua BPD;
i. Berita acara hasil musyawarah Desa tentang Rencana penggunaan ADPD Tahun 200.. dan dilampiri dengan daftar hadirnya;
j. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Rencana penggunaan ADPD Tahun 200.. ;
k. Daftar Rincian/Kebutuhan dari Setiap Kegiatan yang akan dilaksanakan Pada tahap I
l. Hasil verifikasi Berkas ADPD oleh Tim Pendamping tingkat kecamatan
Dan persyaratan tersebut telah dipenuhi/dilengkapi dan hasil pemantauan kami di lapangan terhadap kesiapan dari TPKD terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan, maka kami mengajukan permohonan pencairan ADPD untuk belanja Publik Tahap I kepada Bapak dan memberi rekomendasi kepada :
Desa :…………………………………………
Kecamatan :…………………………………………
Untuk menerima pencairan Alokasi Dana Perimbangan Desa untuk Belanja publik Tahap I yaitu sebesar Rp. ………………(…………….) yang akan diberikan pada Tahun Anggaran 200.. ini.
Demikian kiranya agar menjadi maklum dan atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.

CAMAT …………………….

____________________________
Tembusan :
Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan

SURAT REKOMENDASI CAMAT
KOP CAMAT

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

:
:
:
:

Penting
1 (satu) berkas
Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Perimbangan Desa Belanja Publik Tahap II Tahun Anggaran 200…

…………………………………. 200…

K e p a d a
Yth. Bapak Bupati Bandung
Melalui ;
Kepala BPMPD
di
S O R E A N G

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan akan direalisasikannya pencairan Alokasi Dana Perimbangan Tahaun 200…untuk belanja publik Tahap I dan memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut :
a. Laporan Pertangungjawaban penggunaan dana ADPD pada Tahap I
b. Laporan Berkala perkembangan kegiatan ADPD Tahap II;
c. Surat Permohonan Pencairan dari kepala desa ;
d. Fotocopi buku rekening Pemerintah Desa yang bersangkutan atas nama Kepala Desa dan Bendahara Desa ;
e. Kuitansi penerimaan dana ADPD belanja publik Tahap II yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa;
f. Berita Acara Penyerahan ADPD untuk belanja publik Tahap II yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa setelah diketahui oleh Ketua BPD;
g. Daftar Rincian/Kebutuhan dari Setiap Kegiatan yang akan dilaksanakan Pada tahap II
h. Hasil verifikasi Berkas ADPD oleh Tim Pendamping tingkat kecamatan
Dan persyaratan tersebut telah dipenuhi/dilengkapi dan hasil pemantauan kami di lapangan terhadap hasil kegiatan Tahap I dan kesiapan dari TPKD terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahap II, maka kami mengajukan permohonan pencairan ADPD untuk belanja Publik Tahap II kepada Bapak dan memberi rekomendasi kepada :
Desa :…………………………………………
Kecamatan :…………………………………………
Untuk menerima pencairan Alokasi Dana Perimbangan Desa untuk Belanja publik Tahap II yaitu sebesar Rp. ………………(…………….) yang akan diberikan pada Tahun Anggaran 200.. ini.
Demikian kiranya agar menjadi maklum dan atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.

CAMAT …………………….

____________________________
Tembusan :
Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan

SURAT REKOMENDASI CAMAT
KOP CAMAT

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

:
:
:
:

Penting
1 (satu) berkas
Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Perimbangan Desa Belanja Publik Tahap III Tahun Anggaran 200…

…………………………………. 200…

K e p a d a
Yth. Bapak Bupati Bandung
Melalui ;
Kepala BPMPD
di
S O R E A N G

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan akan direalisasikannya pencairan Alokasi Dana Perimbangan Tahaun 200…untuk belanja publik Tahap I dan memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut :
a. Laporan Pertangungjawaban penggunaan dana ADPD pada Tahap II
b. Laporan Berkala perkembangan kegiatan ADPD Tahap II;
c. Surat Permohonan Pencairan dari kepala desa ;
d. Fotocopi buku rekening Pemerintah Desa yang bersangkutan atas nama Kepala Desa dan Bendahara Desa ;
e. Kuitansi penerimaan dana ADPD belanja publik Tahap III yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa;
f. Berita Acara Penyerahan ADPD untuk belanja publik Tahap III yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa setelah diketahui oleh Ketua BPD;
g. Daftar Rincian/Kebutuhan dari Setiap Kegiatan yang akan dilaksanakan Pada tahap III
h. Laporan Capaian Realisasi PBB Buku I untuk
– Tahun 200…… sebesar Rp ………………….(…%)
– Tahun 200… sebesar Rp ………………… (..%)
i. Hasil verifikasi Berkas ADPD oleh Tim Pendamping tingkat kecamatan
Dan persyaratan tersebut telah memenuhi persyaratan dan telah dilengkapi serta berdasarkan hasil pemantauan kami di lapangan terhadap realisasi hasil kegiatan Tahap II dan kesiapan dari TPKD terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahap III, maka kami mengajukan permohonan pencairan ADPD untuk belanja Publik Tahap II kepada Bapak dan memberi rekomendasi kepada :
Desa :…………………………………………
Kecamatan :…………………………………………
Untuk menerima pencairan Alokasi Dana Perimbangan Desa untuk Belanja publik Tahap III yaitu sebesar Rp. ………………(…………………) yang akan diberikan pada Tahun Anggaran 200.. ini.
Demikian kiranya agar menjadi maklum dan atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.

CAMAT …………………….

____________________________
Tembusan :
Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan

SURAT REKOMENDASI CAMAT
KOP CAMAT

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

:
:
:
:

Penting
1 (satu) berkas
Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Perimbangan Desa Tunjangan Kinerja Pemdes Triwulan I Tahun Anggaran 200….

………………………………..200…
K e p a d a
Yth. Bapak Bupati Bandung
Melalui ;
Kepala BPMPD
di
S O R E A N G

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan akan direalisasikannya pencairan Alokasi Dana Perimbangan Desa Tahun 20… dan memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut :
a. Surat Permohonan Pencairan Triwulan I;
b. Keputusan Camat tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
c. Peraturan Desa tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun yang bersangkutan;
d. Peraturan Desa tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Desa;
e. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Susunan Personalia Perangkat Desa;
f. Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa ;
g. Kuitansi penerimaan ADPD untuk tunjangan kinerja pemerintahan desa Triwulan I yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa;
h. Berita Acara Penyerahan Pembayaran Triwulan I ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa dengan diketahui oleh Ketua BPD;
i. Daftar Rincian Rencana pembagian/Penghitungan tunjangan kinerja pemerintahan desa secara total setelah mendapat persetujuan Ketua BPD;
j. Daftar Rincian Rencana pembagian/Penghitungan tunjangan kinerja untuk Aparat Desa dan BPD untuk Triwulan I setelah mendapat persetujuan Ketua BPD ;
k. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
l. Hasil verifikasi Berkas ADPD oleh Tim Pendamping tingkat kecamatan
Dan persyaratan tersebut telah dipenuhi/dilengkapi, maka kami mengajukan permohonan pencairan ADPD untuk Tunjangan kinerja pemerintahan Desa Triwulan I kepada Bapak dan memberi rekomendasi kepada :
Desa :…………………………………………
Kecamatan :…………………………………………

Untuk menerima pencairan Alokasi Dana Perimbangan Desa untuk Tunjangan kinerja pemerintahan desa Triwulan I yaitu sebesar Rp……………….(………………) yang akan diberikan pada Tahun Anggaran 200…

Demikian kiranya agar menjadi maklum dan terima kasih atas perhatiannya.

CAMAT
………………………………………….

____________________________

Tembusan :
Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan

KOP CAMAT

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

:
:
:
:

Penting
1 (satu) berkas
Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Perimbangan Desa Tunjangan Kinerja Pemdes Triwulan II Tahun Anggaran 200….

………………………………..200…
K e p a d a
Yth. Bapak Bupati Bandung
Melalui ;
Kepala BPMPD
di
S O R E A N G

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan akan direalisasikannya pencairan Alokasi Dana Perimbangan Desa dan memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut :
a. Surat Permohonan Pencairan Triwulan II;
b. Laporan pertanggungjawaban penggunaan atau penerimaan tunjangan kinerja pemerintahan desa Triwulan I dengan dilengkapi bukti-bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan dan bukti setoran pajak ;
c. Daftar Rincian Rencana pembagian/Penghitungan tunjangan kinerja pemerintahan desa untuk Triwulan II setelah mendapat persetujuan Ketua BPD;
d. Laporan kemajuan berkala ;
e. Kuitansi penerimaan dana Triwulan II yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa;
f. Berita Acara Penyerahan Pembayaran dana Triwulan II yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa setelah diketahui oleh Ketua BPD;
Dan persyaratan tersebut telah dipenuhi/dilengkapi, maka kami mengajukan permohonan pencairan ADPD untuk Tunjangan kinerja pemerintahan Desa Triwulan II kepada Bapak dan memberi rekomendasi kepada :
Desa :…………………………………………
Kecamatan :…………………………………………

Untuk menerima pencairan Alokasi Dana Perimbangan Desa untuk Tunjangan kinerja pemerintahan desa Triwulan II yaitu sebesar Rp……………….(………………) yang akan diberikan pada Tahun Anggaran 200…

Demikian kiranya agar menjadi maklum dan terima kasih atas perhatiannya.

CAMAT
………………………………………….

____________________________

Tembusan :
Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan

LAPORAN BERKALA PERKEMBANGAN KEGIATAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA BELANJA PUBLIK TAHAP I
TAHUN ANGGARAN 200…

Desa : ………………………………………………..
Kecamatan : ………………………………………………..

Alokasi Dana Perimbangan Desa Belanja Publik tahap I sebesar Rp. ……………………….. (dengan huruf………)

NO URAIAN TARGET DURK REALISASI Prosentase realisasi
VOLUME
 Orang/Kali
 Unit
 Buah
 Dll HARGA SATUAN
(Rp)
JUMLAH
BIAYA
(Rp)
(Kolom 3X4) VOLUME
 Orang/Kali
 Unit
 Buah
 Dll HARGA SATUAN
(Rp)
JUMLAH
BIAYA
(Rp)
(Kolom 3X4) Volume kegiatan fisik sampai saat ini
(m2/m3 Prosentase kegiatan fisik (%) Prosentase realisasi keuangan
(%)

KEPALA DESA…………………….

…………………………….., 200…………

BENDAHARA DESA……………………………….

Mengetahui,

KETUA BPD DESA……………………

…………………………………………….

LAPORAN BERKALA TUNJANGAN KINERJA PEMERINTAHAN DESA ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA TAHUN 200..
DESA………………..KECAMATAN…………………………

No Tanggal Uraian Penerimaan No Bukti Jumlah No Tanggal Uraian Pengeluaran No Bukti Jumlah
Penerimaan tunjangan kinerja pemdes trw I Dibayarkan tunjangan kinerja pemdes Triwulan I untuk aparat pemdes
Diterima Pph pasal 21 untuk tunjangan kinerja pemdes dari aparat pemdes
Dibayarkan tunjangan kinerja pemdes Triwulan I untuk BPD
Diterima Pph pasal 21 untuk tunjangan kinerja pemdes dari BPD
Disetor kan Pph pasal 21 ke Bank Jabar Cabang……
Jumlah

KEPALA DESA…………………….

…………………………….., 200…………
BENDAHARA DESA……………………………….

Mengetahui,
KETUA BPD DESA……………………

1 Komentar

  1. pendi said,

    Desember 6, 2013 pada 8:30 am

    kalau perda mengenai tata cara pemilihan bpd ada diperda no berapa dan tahun berapa? terima kasih


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: